um-palembang.ac.id – Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sumatera Selatan (PWM Sumsel) menggelar Musyawarah Pimpinan (Musypim) dan Dialog Kebangsaan dengan menghadirkan Ketua DPRD Sumsel Hj. R.A. Anita Noeringhati, S.H., M.H., Sekretaris Pimpinan Pusat Muhammadiyah M. Izzul Muslimin, dan Ketua PWM Sumsel Ridwan Hayatuddin, S.H., M.H., pada Selasa, 26 September 2023.
Kegiatan Musypim yang digelar di Auditorium Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sumatera Selatan ini menetapkan penambahan anggota pleno PWM Sumsel periode 2022 – 2027 yakni Dr. Abid Djazuli, S.E., M.M., dan penetapan Anggota Tanwir Muhammadiyah utusan PWM Sumatera Selatan.
Dalam kesempatan tersebut, Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sumsel Ridwan Hayatuddin, S.H., M.H., menyampaikan bahwa demi keberlangsungan 1 visi memajukan dakwah Muhammadiyah di Sumatera Selatan.
Karena menurutnya Bermuhammadiyah itu dalam rangka ibadah, sehingga apa pun keputusan Muhammadiyah, maka harus patuh dalam pelaksanaannya. Sehingga PWM Sumsel sangat mendorong kebersamaan dalam semua hal.
Sementara itu, Sekretaris Pimpinan Pusat Muhammadiyah M. Izzul Muslimin menekankan agar Warga dan Pimpinan Muhammadiyah di Sumatera Selatan harus selalu mengedepankan sinergi dan kebersamaan dalam memajukan dakwah Muhammadiyah.
Karena dengan memegang erat sinergi dan kebersamaan, maka dakwah Muhammadiyah akan terasa ringan dan mudah dirasakan oleh masyarakat, baik lewat amal usaha Muhammadiyah, ortom, maupun dakwah secara kultural.
M. Izzul Muslimin juga memberi pesan secara khusus bagi warga dan pimpinan Persyarikatan Muhammadiyah Sumatera Selatan dalam menghadapi tahun politik yang kian dekat, soal isu pencalonan presiden, Muhammadiyah kata dia tidak ikut-ikutan sebab hal tersebut bukan berada di wilayah kewenangannya Partai Politik.
Termasuk soal pemilihan anggota legislatif baik DPR RI maupun DPRD, bahwa Muhammadiyah berkepentingan menghimbau para warganya untuk memilih caleg yang memiliki rekam jejak integritas unggul.
M. Izzul Muslimin menghimbau agar jangan sampai warga Muhammadiyah terpecah dan bertengkar karena perbedaan pilihan politik. Kata dia, berpolitik harus dengan gembira sekaligus tetap bertanggung jawab.
Karena meski Muhammadiyah netral dalam politik praktis, tapi Muhammadiyah memberikan kebebasan bagi warganya untuk mendukung calon tertentu, asalkan tidak menyalahgunakan atau membawa-bawa nama dan logo Persyarikatan dalam kegiatannya.
Editor: Rianza Putra