um-palembang.ac.id – Ilmu Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah (UM) Palembang dan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN) Kota Palembang menggelar Focus Group Discussion (FGD) dengan tema “Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Sumatera Selatan Tahun 2024 dalam Perspektif Hukum Tata Negara”, pada Rabu (6/11/2024).
Kegiatan yang dibuka secara resmi oleh Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang Abdul Hamid Usman, S.H., M.Hum., ini turut menghadirkan narasumber Ridwan Hayatuddin, S.H., M.H., Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sumsel, dan Prof. Dr. Alfitri, M.Si., Dekan FISIP Unsri.
Dalam kegiatan ini juga digelar penandatanganan MoU yang ditandatangani Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang Abdul Hamid Usman, S.H., M.Hum., dan Ketua DPC IKADIN Kota Palembang Advokat Andri Meilansyah, S.H., M.H.
Hadir sebagai Panelis Dr. H. Darmadi Djufri, S.H., M.H., DPN PERADI Korwil Sumsel, Kepala Badan Kesbangpol Sumsel, Dr. H.M. Alfajri Zabidi, M.M., Unsur KPU dan Bawaslu Sumsel, Akademisi Hukum Tata Negara se kota Palembang, serta mahasiswa Fakultas Hukum dari universitas se Kota Palembang.
Mengawali sambutannya, Abdul Hamid Usman, S.H., M.Hum., mengucapkan terima kasih kepada para narasumber dan panelis yang telah hadir dalam FGD Pilkada Sumsel Tahun 2024 dalam Perspektif Hukum Tata Negara.
FGD Pilkada Sumsel Tahun 2024 dalam Perspektif Hukum Tata Negara menjadi bentuk awal dalam implementasi kerjasama antara Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang dan IKADIN Kota Palembang.
Lebih lanjut Abdul Hamid Usman, S.H., M.Hum., menjelaskan bahwa Pilkada serentak 27 November 2024 mendatang terlaksana dengan adanya penyelenggara dan pemilih. Diantara pemilih tersebut ada yang namanya pemilih pemula seperti mahasiswa.
Oleh karena itu menurutnya FGD Pilkada Sumsel Tahun 2024 dalam Perspektif Hukum Tata Negara menjadi salah satu wahana untuk memberikan pendidikan politik yang baik kepada mahasiswa.
Muhammadiyah Sumatera Selatan banyak menaungi sekolah dan berbagai perguruan tinggi yang didalamnya terdapat banyak pemilih pemula seperti siswa dan mahasiswa, sehingga untuk mensukseskan Pilkada serentak ini sangat diperlukan pendidikan politik untuk perbaikan budaya politik kedepan.
“Harapan kita bersama, FGD Pilkada Sumsel Tahun 2024 dalam Perspektif Hukum Tata Negara ini akan memberikan masukan dalam meningkatkan pemahaman terhadap aspek hukum tata negara dalam pelaksanaan Pilkada serentak dikalangan pemilih pemula” pungkasnya.
Editor: Rianza Putra